Hotman bahkan menyeret nama Presiden Prabowo Subianto dalam kritiknya. Ia meminta Prabowo memanggil Kejagung untuk menggelar perkara kasus Nadiem di Istana.

Status Hukum Nadiem

Nadiem Makarim ditetapkan tersangka berdasarkan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor serta Pasal 55 KUHP. Kasus ini terkait program digitalisasi pendidikan periode 2019–2022 dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp1,98 triliun.

Kejagung menyebut sudah ada lima tersangka, termasuk pejabat Kemendikbudristek dan staf khusus Nadiem. Mantan Mendikbudristek itu sendiri sudah diperiksa tiga kali serta dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan sejak Juni 2025.

“Baca Juga : Said Iqbal Angkat Bicara Soal Viral Isu PHK Ribuan Buruh Gudang Garam”

Hotman Klaim Nadiem Tak Bersalah

Melalui akun Instagram pribadinya, Hotman menegaskan kliennya tidak menerima sepeser pun uang dari proyek tersebut. Ia menyebut tidak ada markup harga dan tidak ada pihak yang diperkaya.

Hotman lalu mengajak Prabowo turun tangan. “Pak Prabowo, kalau ingin keadilan benar-benar ditegakkan, panggil Kejagung dan saya sebagai kuasa hukum Nadiem. Gelar perkaranya di Istana, saya hanya butuh 10 menit untuk membuktikan Nadiem tidak bersalah,” ucap Hotman.

Respons Istana

Pihak Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan pemerintah tidak akan mencampuri proses hukum. Ia menekankan bahwa penanganan kasus ini sepenuhnya wewenang aparat penegak hukum.
“Kita serahkan saja kepada penegak hukum. Pemerintah tidak intervensi,” ujar Hasan, Sabtu (5/9/2025).

“Simak Juga : Cara Menabung Emas di Pegadaian: Pilihan Investasi Aman untuk Pemula”

Kejagung Tetap Lanjutkan Penyidikan

Sementara itu, Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan proses penyidikan akan terus berjalan sesuai aturan. Ia juga mengingatkan asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati.

“Biarkan penyidik mendalami semua fakta hukum untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat,” kata Anang.

Menanti Fakta Hukum

Meski klaim pembelaan dari Hotman Paris cukup lantang, jalannya penyidikan Kejagung akan menjadi penentu kebenaran. Publik kini menunggu apakah pembuktian Hotman sejalan dengan hasil penyelidikan, atau justru sebaliknya.

The post Hotman Paris Bela Nadiem Makarim, Sentil Prabowo soal Kasus Korupsi Laptop appeared first on Fakta Sehari.

Skandal Pengemplangan Pajak Rp 300 Triliun

Angka yang Mengejutkan: Dampak Besar pada Keuangan Negara

Rp 300 triliun bukanlah angka yang kecil. Jumlah ini setara dengan anggaran yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan bagi masyarakat luas. Pengemplangan pajak dalam skala sebesar ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan menambah beban utang negara.

“Baca juga : Misteri Palasik dari Minangkabau: Pemburu Bayi yang Menakutkan.“

Siapa Saja Pelaku Pengemplangan Pajak Ini?

Belum ada informasi resmi mengenai identitas para pelaku, namun dugaan kuat mengarah pada sejumlah pengusaha besar yang selama ini dikenal memiliki pengaruh dalam dunia bisnis dan pemerintahan. Skema yang digunakan pun rumit, memanfaatkan celah hukum dan jaringan yang luas untuk menghindari kewajiban pajak.

Bagaimana Praktik Pengemplangan Pajak Terjadi dalam Skala Besar?

Praktik pengemplangan pajak biasanya melibatkan pelaporan yang tidak akurat, pengalihan keuntungan ke luar negeri, dan manipulasi transaksi bisnis. Dengan bantuan konsultan pajak yang tidak jujur, para pengemplang dapat menyembunyikan pendapatan sebenarnya dan membayar pajak jauh lebih kecil dari seharusnya.

Respons Jaksa Agung terhadap Kasus Pengemplangan Pajak

Pernyataan Tegas Jaksa Agung: Tidak Ada Toleransi

Jaksa Agung menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi bagi para pengemplang pajak. Pernyataan ini menunjukkan komitmen untuk menindak tegas siapa pun yang terlibat, tanpa pandang bulu. “Kami akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk memastikan hukum ditegakkan,” tegasnya.

Strategi Penindakan dan Penegakan Hukum yang Akan Diterapkan

Beberapa langkah yang direncanakan termasuk penyelidikan menyeluruh terhadap transaksi mencurigakan, pemanggilan saksi-saksi kunci, dan pembekuan aset para tersangka. Ini adalah bagian dari strategi untuk menegakkan hukum secara efektif dan mengembalikan uang yang seharusnya masuk ke kas negara.

Kerjasama dengan Lembaga Lain dalam Menuntaskan Kasus Ini

Jaksa Agung juga menyatakan akan bekerja sama dengan lembaga lain seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan memastikan tidak ada yang lolos dari jerat hukum.

Dampak Kasus Pengemplangan Pajak bagi Masyarakat dan Ekonomi

Bagaimana Pengemplangan Pajak Mempengaruhi Pembangunan Negara?

Dana yang hilang akibat pengemplangan pajak sebenarnya dapat digunakan untuk membiayai berbagai program kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur. Ketika pajak tidak dibayar dengan benar, masyarakatlah yang merasakan dampaknya, dengan berkurangnya kualitas pelayanan publik.

Kesenjangan Sosial dan Ketidakadilan Akibat Pengemplangan Pajak

Kasus ini memperparah kesenjangan sosial karena masyarakat kecil tetap membayar pajak sesuai kewajiban mereka, sementara para pengusaha besar justru menghindar. Ini menimbulkan ketidakadilan yang merusak kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

Reaksi Publik: Harapan pada Penegakan Hukum yang Lebih Tegas

Masyarakat mengharapkan adanya langkah nyata dari pemerintah untuk menegakkan hukum dan menindak para pengemplang pajak. Ada harapan besar agar kasus ini tidak hanya sekadar menjadi berita, tetapi benar-benar diselesaikan dengan tuntas.

Langkah-Langkah yang Diambil Pemerintah dalam Melawan Pengemplang Pajak

Reformasi Kebijakan Pajak: Menciptakan Sistem yang Lebih Kuat

Pemerintah tengah mempertimbangkan reformasi kebijakan pajak untuk mempersempit celah-celah yang sering dimanfaatkan oleh para pengemplang. Ini termasuk memperkuat aturan perpajakan dan meningkatkan sanksi bagi yang melanggar.

Peningkatan Pengawasan dan Penguatan Kewenangan Aparat Penegak Hukum

Pengawasan akan diperketat, dengan penambahan sumber daya untuk menyelidiki kasus pajak. Jaksa Agung juga mendorong peningkatan kewenangan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus perpajakan.

Sanksi Berat bagi Pelaku Pengemplangan Pajak

Para pelaku yang terbukti bersalah akan menghadapi sanksi berat, mulai dari denda hingga hukuman penjara. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan menunjukkan bahwa pengemplangan pajak adalah tindakan serius yang tidak dapat dibiarkan.

Tantangan yang Dihadapi dalam Mengungkap Kasus Pengemplangan Pajak

Kendala Hukum dan Prosedural dalam Menjerat Pelaku

Banyaknya celah hukum dan proses yang panjang menjadi tantangan dalam penegakan kasus ini. Terkadang, proses hukum yang berbelit-belit membuat pelaku memiliki kesempatan untuk meloloskan diri.

Tekanan dari Kelompok Berpengaruh yang Terlibat

Selain kendala hukum, tekanan dari kelompok berpengaruh yang mungkin terlibat dalam pengemplangan pajak juga menjadi hambatan. Namun, Jaksa Agung berkomitmen untuk tidak terpengaruh oleh tekanan tersebut.

The post Pengemplang Pajak Besar-Besaran Rp 300 Triliun, Jaksa Agung Siap Ambil Langkah Tegas appeared first on Fakta Sehari.