Hotman bahkan menyeret nama Presiden Prabowo Subianto dalam kritiknya. Ia meminta Prabowo memanggil Kejagung untuk menggelar perkara kasus Nadiem di Istana.

Status Hukum Nadiem

Nadiem Makarim ditetapkan tersangka berdasarkan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor serta Pasal 55 KUHP. Kasus ini terkait program digitalisasi pendidikan periode 2019–2022 dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp1,98 triliun.

Kejagung menyebut sudah ada lima tersangka, termasuk pejabat Kemendikbudristek dan staf khusus Nadiem. Mantan Mendikbudristek itu sendiri sudah diperiksa tiga kali serta dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan sejak Juni 2025.

“Baca Juga : Said Iqbal Angkat Bicara Soal Viral Isu PHK Ribuan Buruh Gudang Garam”

Hotman Klaim Nadiem Tak Bersalah

Melalui akun Instagram pribadinya, Hotman menegaskan kliennya tidak menerima sepeser pun uang dari proyek tersebut. Ia menyebut tidak ada markup harga dan tidak ada pihak yang diperkaya.

Hotman lalu mengajak Prabowo turun tangan. “Pak Prabowo, kalau ingin keadilan benar-benar ditegakkan, panggil Kejagung dan saya sebagai kuasa hukum Nadiem. Gelar perkaranya di Istana, saya hanya butuh 10 menit untuk membuktikan Nadiem tidak bersalah,” ucap Hotman.

Respons Istana

Pihak Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan pemerintah tidak akan mencampuri proses hukum. Ia menekankan bahwa penanganan kasus ini sepenuhnya wewenang aparat penegak hukum.
“Kita serahkan saja kepada penegak hukum. Pemerintah tidak intervensi,” ujar Hasan, Sabtu (5/9/2025).

“Simak Juga : Cara Menabung Emas di Pegadaian: Pilihan Investasi Aman untuk Pemula”

Kejagung Tetap Lanjutkan Penyidikan

Sementara itu, Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan proses penyidikan akan terus berjalan sesuai aturan. Ia juga mengingatkan asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati.

“Biarkan penyidik mendalami semua fakta hukum untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat,” kata Anang.

Menanti Fakta Hukum

Meski klaim pembelaan dari Hotman Paris cukup lantang, jalannya penyidikan Kejagung akan menjadi penentu kebenaran. Publik kini menunggu apakah pembuktian Hotman sejalan dengan hasil penyelidikan, atau justru sebaliknya.

The post Hotman Paris Bela Nadiem Makarim, Sentil Prabowo soal Kasus Korupsi Laptop appeared first on Fakta Sehari.

Identitas Para Tersangka yang Terlibat

Salah satu nama besar yang terseret dalam kasus ini adalah Topan Ginting, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara. Bersamanya, turut ditetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka, yaitu RES, HEL, KIR, dan RAY. Keempatnya memiliki peran berbeda dalam dua instansi yang terpisah, namun terhubung melalui aliran suap untuk proyek pembangunan.

“baca juga : Ketum PSSI Ultah, Pemain Timnas Hadirkan Momen Mengharukan“

Peran Masing-Masing Tersangka dalam Skema Suap

Topan Ginting, sebagai pimpinan tertinggi di Dinas PUPR, diduga menjadi penerima suap dalam proses pelaksanaan proyek pembangunan jalan. RES yang merupakan Kepala UPTD Gunung Tua sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), juga disebut menerima suap untuk memperlancar proyek. Di sisi lain, HEL yang menjabat sebagai PPK di Satker PJN Wilayah 1 Sumatera Utara, ikut terseret dalam klaster kedua kasus ini.

Pihak Swasta Diduga Sebagai Pemberi Suap

Dua nama dari pihak swasta, KIR dari PT DNG dan RAY dari PT RM, disebut sebagai pemberi suap dalam perkara ini. Mereka diduga memberikan uang untuk mendapatkan kemudahan dalam pengadaan proyek yang dijalankan oleh dua instansi berbeda, yaitu Dinas PUPR dan Satker PJN. Peran mereka sangat penting dalam mengungkap pola permainan yang kerap terjadi dalam proyek-proyek infrastruktur.

Detail Operasi Tangkap Tangan KPK di Mandailing Natal

OTT ini dilakukan pada Kamis malam, 26 Juni 2025, di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara. Tujuh orang berhasil diamankan saat itu, dan seluruhnya langsung diterbangkan ke Jakarta pada hari berikutnya, Jumat, 27 Juni 2025. Operasi ini berjalan senyap namun penuh dengan pengawasan intensif dari tim KPK.

Dua Klaster Korupsi yang Diungkap KPK

KPK membagi kasus ini ke dalam dua klaster utama berdasarkan asal proyek. Klaster pertama berkaitan langsung dengan proyek pembangunan jalan di bawah naungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara. Sementara klaster kedua menyangkut proyek infrastruktur yang dikelola oleh Satker PJN Wilayah 1 Sumut. Kedua klaster ini menunjukkan pola kerja sama antara oknum pemerintah daerah dan pihak swasta demi keuntungan pribadi.

Proyek Jalan Jadi Ladang Korupsi

Pembangunan jalan yang seharusnya menjadi bagian dari peningkatan layanan publik malah dimanfaatkan oleh oknum untuk memperkaya diri sendiri. Proyek jalan sering kali menjadi sasaran empuk karena nilai anggaran yang besar dan pengawasan yang minim. Dalam kasus ini, pembangunan jalan digunakan sebagai kedok untuk praktik suap dan gratifikasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Modus Operandi yang Diungkap dalam Penyelidikan

Dalam penyelidikan awal, diketahui bahwa suap diberikan oleh pihak swasta kepada pejabat terkait guna memuluskan proses lelang dan penunjukan pelaksana proyek. Praktik ini sudah menjadi rahasia umum dalam dunia proyek pemerintah, dan sayangnya, masih marak terjadi hingga hari ini. KPK berupaya membongkar jaringan ini agar tidak terjadi berulang di masa depan.

Keterlibatan ASN dan Swasta Dalam Jaringan Suap

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa OTT kali ini melibatkan aparatur sipil negara (ASN), penyelenggara negara, dan juga pihak swasta. Kolaborasi gelap ini memperlihatkan bahwa korupsi tidak hanya dilakukan oleh satu pihak, tetapi merupakan jaringan terstruktur yang melibatkan banyak aktor dari berbagai sektor.

Dampak Terhadap Reputasi Pemerintah Daerah

Penangkapan Kepala Dinas PUPR tentu menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain mencoreng nama baik institusi, kasus ini juga memperlihatkan lemahnya pengawasan internal terhadap kinerja pejabat di daerah. Kepercayaan publik yang sudah mulai pulih, kembali dipertanyakan dengan adanya kasus ini.

Peran Strategis KPK dalam Membasmi Korupsi Daerah

KPK kembali membuktikan komitmennya dalam memberantas korupsi, bukan hanya di level pusat, tapi juga hingga ke daerah. OTT yang dilakukan di Sumatera Utara ini menunjukkan bahwa KPK tidak pernah lengah dalam mengawasi jalannya proyek-proyek strategis, terutama yang melibatkan dana besar dari anggaran negara. Operasi ini sekaligus menjadi peringatan bagi para pejabat daerah untuk tidak bermain-main dengan uang rakyat.

Tindakan Lanjutan dan Proses Hukum yang Akan Ditempuh

Setelah penetapan lima tersangka, KPK akan melanjutkan proses penyidikan untuk menggali lebih dalam aliran dana dan keterlibatan pihak lain. Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka tambahan apabila ditemukan cukup bukti. Proses hukum akan ditempuh dengan tetap menjunjung asas keadilan dan transparansi, serta memastikan semua pihak yang terlibat mendapat hukuman yang setimpal.

Pentingnya Reformasi dalam Pengadaan Proyek Pemerintah

Kasus ini menjadi cerminan pentingnya reformasi dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tanpa pengawasan yang ketat dan sistem yang transparan, celah untuk korupsi akan selalu ada. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama memperkuat sistem digitalisasi dan akuntabilitas dalam setiap tahap proyek agar tidak mudah disusupi oleh kepentingan pribadi atau kelompok.

Respon Publik dan Media Terhadap Kasus OTT Ini

Masyarakat menyambut baik langkah KPK yang cepat dan tegas dalam menindak pelaku korupsi di daerah. Media pun turut memberikan sorotan luas terhadap kasus ini, terutama karena melibatkan pejabat penting di pemerintahan provinsi. Reaksi publik yang keras menunjukkan bahwa rakyat sudah jengah dengan praktik korupsi yang terus terjadi, terutama di sektor infrastruktur yang sangat vital.

Harapan Akan Efek Jera Bagi Pelaku Korupsi

Kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pejabat lainnya yang masih berani bermain dengan uang negara. Hukuman yang berat dan terbuka akan menjadi pelajaran penting bahwa tidak ada tempat bagi koruptor di negeri ini. Upaya pembersihan ini harus terus dilakukan secara konsisten agar Indonesia benar-benar bisa lepas dari jeratan korupsi yang sistemik.

Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Proyek Publik

Korupsi tidak akan bisa diberantas tanpa partisipasi aktif dari masyarakat. Dalam konteks proyek pembangunan jalan atau infrastruktur lainnya, warga bisa berperan sebagai pengawas sosial. Misalnya, dengan melaporkan kejanggalan dalam proses pengerjaan proyek, kualitas bangunan yang buruk, atau keterlambatan pengerjaan. Ketika masyarakat ikut mengawasi, potensi praktik suap dan korupsi akan semakin sulit dilakukan oleh pihak tak bertanggung jawab.

Pentingnya Edukasi Anti-Korupsi Sejak Dini

Mencegah korupsi tidak cukup hanya dengan hukuman. Edukasi menjadi kunci penting dalam membentuk karakter anti-korupsi, terutama bagi generasi muda. Pembelajaran tentang integritas, kejujuran, dan tanggung jawab harus ditanamkan sejak di bangku sekolah. Dengan membangun budaya anti-korupsi sejak dini, diharapkan Indonesia ke depan memiliki pemimpin dan ASN yang bersih dan berintegritas tinggi.

KPK sebagai Garda Terdepan, Tapi Butuh Dukungan Luas

KPK tak bisa bekerja sendirian. Meski memiliki kewenangan kuat, lembaga ini tetap membutuhkan dukungan dari semua pihak — baik masyarakat, media, maupun lembaga pengawas lainnya. Kerja kolektif akan menciptakan sistem pengawasan yang menyeluruh, sehingga tidak ada lagi ruang untuk praktik korupsi tumbuh subur di institusi pemerintahan.

Evaluasi Total Sistem Pengadaan Proyek Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah, khususnya di Sumatera Utara, harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan proyeknya. Celah-celah yang selama ini dimanfaatkan untuk suap harus ditutup rapat. Ini saatnya bagi kepala daerah untuk menunjukkan komitmennya terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, bukan hanya sekadar jargon kampanye.

Waspada dan Tegas Melawan Korupsi

OTT KPK di Sumatera Utara menjadi bukti nyata bahwa praktik suap dan korupsi masih terjadi secara sistemik, terutama dalam proyek infrastruktur. Dengan menyeret lima tersangka dari unsur pemerintah dan swasta, KPK mengirim pesan tegas bahwa tidak ada tempat aman bagi koruptor. Masyarakat diharapkan tetap kritis, berani bersuara, dan tidak lengah dalam mengawasi penggunaan anggaran publik. Hanya dengan sinergi antara aparat penegak hukum dan rakyat, kita bisa mewujudkan Indonesia yang benar-benar bersih dari korupsi.

The post OTT KPK di Sumatera Utara Berbuah Penetapan 5 Tersangka appeared first on Fakta Sehari.