“Fungsi anggaran adalah menyerap guncangan eksternal. Sampai saat ini, APBN yang bekerja. Belum ada rencana untuk menaikkan harga BBM karena anggaran kita masih mencukupi,” kata Purbaya, saat meninjau Pasar Beringharjo di Yogyakarta, pada Selasa (17/3/2026).

APBN Sebagai Penyerap Dampak Harga Minyak Dunia

Purbaya juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menghitung rata-rata harga minyak dalam APBN tahun ini. Menurutnya, harga minyak dunia yang tinggi saat ini masih dalam batas yang bisa diserap anggaran negara. “Jika harga minyak seperti ini, pemerintah masih bisa bertahan hingga akhir tahun tanpa masalah. Kami masih memiliki cadangan yang cukup,” ujar Purbaya.

Dengan kondisi ini, pemerintah belum perlu menaikkan harga BBM atau melakukan pemangkasan anggaran.

Baca Juga : Rupiah Kembali Melemah, Sentuh Level Rp16.970 per Dolar AS

Kondisi Fiskal Indonesia Masih Sehat

Purbaya menegaskan bahwa kondisi fiskal Indonesia masih sehat dan ekspansif. Meski demikian, pemerintah terus memantau perkembangan harga minyak dunia. “Kami belum membuat keputusan tentang pemangkasan anggaran. Kami masih memantau situasi harga minyak,” ujarnya.

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan anggaran dan terus mengawasi potensi dampak dari ketegangan internasional terhadap ekonomi Indonesia.

Lonjakan Harga Minyak Dunia Dipicu Konflik Timur Tengah

Belakangan ini, harga minyak dunia melonjak tajam, bahkan sempat menembus angka US$100 per barel, rekor tertinggi sejak 2022. Lonjakan harga ini dipicu oleh ketegangan antara AS dan Israel dengan Iran. Ketegangan ini meningkatkan kekhawatiran akan terganggunya pasokan minyak global, khususnya setelah Iran menutup sementara akses di Selat Hormuz.

Namun, pemerintah Indonesia terus mengawasi kecukupan pasokan BBM di dalam negeri dan memastikan ketersediaan stok yang cukup.

Pemerintah Terus Memantau Pasokan Minyak

Purbaya memastikan pemerintah akan terus memantau perkembangan harga minyak dunia dan dampaknya terhadap pasokan dalam negeri. Meski situasi global memanas, Indonesia berkomitmen untuk menjaga kestabilan pasokan BBM. Pemerintah juga berusaha melindungi masyarakat dari dampak lonjakan harga minyak dunia yang berpotensi mengganggu ekonomi domestik.

Dengan langkah-langkah yang ada, pemerintah memastikan ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah gejolak pasar energi global.

The post Purbaya Pastikan APBN Cukup Kuat untuk Menjaga Harga BBM Meski Harga Minyak Dunia Terus Naik appeared first on Fakta Sehari.

Proses Pengambilan Keputusan Kenaikan Upah

Menurut Prabowo, sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6 persen. Namun, setelah melakukan pembahasan lebih lanjut dan pertemuan dengan perwakilan buruh, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menaikkan upah minimum nasional pada 2025 sebesar 6,5 persen. Keputusan ini diumumkan setelah rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden pada Jumat, 29 November 2024.

Prabowo juga menyatakan bahwa keputusan ini tidak hanya mempertimbangkan masukan dari pemerintah. Tetapi juga dari pihak buruh yang memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia. “Kita ambil keputusan menaikkan rata-rata upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5 persen,” jelasnya.

“Baca juga: Prabowo Tertunduk Haru, Sebut Perjuangannya untuk Guru Masih Belum Cukup”

Ketentuan Upah Minimum Sektoral

Selain kenaikan upah minimum secara nasional, Prabowo juga menegaskan bahwa penetapan upah minimum sektoral akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Hal ini berarti, meskipun ada kenaikan upah secara nasional, setiap daerah dapat menetapkan upah minimum berdasarkan kondisi ekonomi dan kebutuhan setempat.

“Ketentuan rinci upah minimum diatur dalam peraturan menteri ketenagakerjaan,” ungkap Prabowo. Dengan demikian, pemerintah berharap kebijakan ini dapat disesuaikan dengan situasi di berbagai wilayah di Indonesia.

“Simak juga: Kenaikan Upah Minimum Nasional 2025 Sebesar 6,5%”

Peningkatan Kesejahteraan Buruh dan Bantuan Sosial

Prabowo juga menekankan bahwa upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan buruh bukan hanya melalui kenaikan upah minimum. Tetapi juga dengan berbagai program bantuan sosial. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah program yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Dalam hal ini buruh, di antaranya program Makan Bergizi Gratis, bantuan sosial, dan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Kalau ini semua dengan bansos, dan bantuan sosial lainnya, termasuk PKH, saya kira upaya pemerintah mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya buruh, sudah sangat maksimal saat ini,” tambah Prabowo.

Rerata Upah Minimum 2025

Dengan asumsi bahwa rerata upah minimum pada tahun 2024 adalah sekitar Rp3,1 juta, maka pada 2025, upah minimum nasional diperkirakan akan mencapai Rp3,3 juta. Kenaikan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan daya beli pekerja dan mendukung perekonomian negara. Tentunya juga berdampak positif pada sektor konsumsi.

Prabowo menyatakan bahwa kesejahteraan buruh menjadi prioritas utama pemerintah. “Kita akan perjuangkan terus perbaikan kesejahteraan mereka,” ujarnya, menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan kondisi kehidupan para pekerja di Indonesia.

Dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah, diharapkan buruh dan pekerja di Indonesia akan merasakan dampak positif dari kebijakan ini. Baik dari segi penghasilan yang lebih tinggi maupun dukungan dari program bantuan sosial yang ada.

The post Prabowo Umumkan Kenaikan Upah Minimum Nasional 2025 Sebesar 6,5 Persen appeared first on Fakta Sehari.