“Baca Juga : Peran Teknologi AI dalam Menurunkan Kemacetan Jakarta“

Dugaan Permainan di Lapangan Masih Terjadi

Meski belum ditemukan bukti langsung soal percaloan, Pramono mengakui masih ada celah permainan dalam pelaksanaan distribusi. Ia menyebut sering terjadi kasus di mana warga yang datang membeli bahan pangan bersubsidi diberi alasan bahwa stok telah habis atau harus menunggu hingga hari berikutnya. Situasi ini menunjukkan adanya persoalan teknis di lapangan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

“Simak Juga : Pabrik Ponsel Ilegal di Cengkareng Resmi Ditutup oleh Menteri Perdagangan“

Pramono Ragukan Keberadaan Calo Resmi

Gubernur Pramono menyampaikan keraguannya terhadap keberadaan calo resmi dalam distribusi bantuan pangan. Ia menjelaskan bahwa sistem penyaluran telah dirancang sedemikian rupa sehingga lokasi belanja sudah ditentukan dan penerima bantuan dapat langsung mengaksesnya. Menurutnya, dalam skema yang sudah terstruktur seperti itu, sulit membayangkan adanya perantara ilegal yang bisa masuk dan mengambil keuntungan.

DPRD Soroti Mekanisme dan Keluhan Warga

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli, menilai sistem distribusi masih rawan disusupi oknum. Berdasarkan aduan dari warga Pisangan Timur, Jakarta Timur, terdapat pihak ketiga yang mengklaim bisa mempermudah akses bantuan dengan imbalan biaya tambahan. Ia menilai praktik ini menyalahi prinsip keadilan sosial dan membebani masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam penerimaan bantuan.

Evaluasi Sistem dan Saluran Pelaporan Diperlukan

Taufik mendorong agar Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi. Selain itu, dibutuhkan saluran pelaporan yang aktif untuk warga agar penyimpangan bisa langsung dilaporkan dan ditindak. Ia menekankan bahwa pengawasan ketat serta transparansi adalah kunci agar bantuan tidak jatuh ke tangan yang salah.

Harapan Akan Distribusi yang Lebih Bersih dan Adil

Baik dari sisi pemerintah provinsi maupun legislatif, keduanya sepakat bahwa distribusi bantuan pangan KJP harus berjalan tanpa cela. Upaya memperkuat pengawasan, membuka ruang pelaporan, dan meninjau ulang sistem distribusi menjadi langkah penting demi memastikan bantuan sampai ke tangan warga yang benar-benar berhak. Dengan sistem yang lebih bersih, adil, dan bebas calo, manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat kecil.

The post Pramono Anung Tegaskan Pengawasan Ketat Distribusi Pangan KJP appeared first on Fakta Sehari.

Realisasi Dimulai Secara Bertahap Mulai Oktober 2025

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memulai realisasi kenaikan dana tersebut pada Oktober 2025. Langkah ini menjadi tahap awal dari janji politik yang disampaikan Pramono saat kampanye. Ia menegaskan bahwa kenaikan dilakukan bertahap untuk menyesuaikan anggaran.

“Baca Juga : Korupsi Kredit Tiga Bank BUMD Rugikan Negara Rp 1 Triliun“

Pramono Tegaskan Komitmen pada Janji Kampanye

Pramono tetap berkomitmen pada janji yang pernah ia sampaikan kepada masyarakat. Ia ingin tetap konsisten dalam menjalankan pemerintahan. Menurutnya, setiap janji politik harus ditepati, meski dengan langkah bertahap.

Target Kenaikan Dana Hingga Dua Kali Lipat

Saat kampanye Pilgub 2024, Pramono dan Rano Karno menjanjikan peningkatan dana RT dan RW secara signifikan. Dana RT direncanakan naik dari Rp 2 juta menjadi Rp 4 juta. Sedangkan RW akan mendapat Rp 5 juta, dari sebelumnya Rp 2,5 juta.

“Simak Juga : Filosofi Lidi Jadi Simbol Penguatan Ekonomi Rakyat“

Jumlah RT/RW dan Dampaknya pada Anggaran

Jumlah RT dan RW di Jakarta sekitar 30.900. Jika kenaikan direalisasikan penuh, total dana yang dibutuhkan mencapai Rp 68 miliar setiap bulan. Namun, menurut Pramono, jumlah ini masih wajar jika dibandingkan dengan total APBD-P DKI yang mencapai Rp 86 triliun.

Penguatan Pelayanan Tingkat Komunitas

Kenaikan dana ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengurus RT dan RW. Dana yang lebih besar diharapkan membuat mereka bekerja lebih maksimal. Pramono meyakini penguatan komunitas penting untuk ketahanan sosial di Jakarta.

Efisiensi Anggaran Jadi Tantangan Utama

Meski dianggap masuk akal, Pramono mengakui bahwa efisiensi pengelolaan anggaran menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah Provinsi DKI harus menata ulang prioritas belanja daerah agar program lainnya tidak terdampak. Oleh karena itu, setiap langkah kebijakan fiskal harus dikalkulasi secara cermat agar peningkatan dana operasional tidak mengganggu stabilitas anggaran secara keseluruhan.

The post Kenaikan Dana Operasional RT/RW Jadi Beban Baru APBD DKI Jakarta appeared first on Fakta Sehari.

“Baca juga : Jaksa Agung ST Burhanuddin Lakukan Rotasi Besar Pejabat Kejaksaan“

Relokasi Pedagang Burung Jadi Langkah Tak Terhindarkan

Dalam proses revitalisasi kawasan taman, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merelokasi para pedagang burung yang berjualan di kawasan Jalan Barito. Pramono menegaskan bahwa area tersebut merupakan aset pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi ruang publik, bukan aktivitas komersial. Oleh karena itu, kebijakan relokasi menjadi keputusan yang dianggap perlu untuk mendukung terciptanya taman kota yang bersih dan fungsional.

Pendekatan Persuasif Jadi Instruksi ke Pemerintah Kota

Pramono juga menegaskan bahwa proses relokasi harus dilakukan secara humanis. Ia telah memberikan arahan kepada Wali Kota Jakarta Selatan agar membuka dialog dengan para pedagang dan menyampaikan tawaran lokasi alternatif secara bijaksana. Tujuannya adalah agar para pedagang tidak kehilangan mata pencaharian, namun tetap mendukung transformasi kawasan menjadi ruang hijau publik.

Kekhawatiran Pedagang Akan Dampak Relokasi

Di sisi lain, para pedagang burung menyatakan keresahan mereka terhadap rencana relokasi ini. Ketua Pedagang Burung Barito, Lardi, mengungkapkan bahwa mayoritas pedagang masih memiliki pinjaman bank yang digunakan untuk merenovasi kios mereka pada tahun 2023. Selain itu, mereka merasa belum siap untuk memulai usaha dari nol di lokasi yang belum tentu ramai pengunjung.

Lokasi Baru Masih Jadi Tanda Tanya Besar

Salah satu kekhawatiran terbesar para pedagang adalah efektivitas dari lokasi pengganti yang ditawarkan. Informasi sementara menyebutkan bahwa relokasi akan diarahkan ke sekitar RSUD Pasar Minggu atau area dekat stasiun lama Lenteng Agung. Namun, belum ada jaminan bahwa tempat tersebut akan mendatangkan pembeli sebanyak yang mereka dapatkan di Barito, yang sudah menjadi titik jual-beli burung yang populer selama puluhan tahun.

Harapan Pedagang: Ditangguhkan atau Dibatalkan

Meski mereka menyadari bahwa kebijakan pemerintah harus dijalankan, para pedagang tetap berharap ada penundaan. Mereka meminta waktu hingga kondisi finansial mereka lebih stabil. Beberapa bahkan berharap relokasi dibatalkan sepenuhnya, atau setidaknya diberikan kompensasi yang memadai agar mereka tidak terdampak secara ekonomi secara drastis.

The post Pramono Anung Tegaskan Penataan Tiga Taman di Jakarta Selatan Tetap Berjalan appeared first on Fakta Sehari.