Kemendagri Jadi Poros Pengawal Program Prioritas Nasional Presiden Prabowo
FaktaSehari – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki posisi vital dalam menjalankan berbagai program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Hal ini karena sebagian besar program tersebut langsung berkaitan dengan pemerintah daerah (Pemda) yang menjadi binaan sekaligus pengawasan Kemendagri.
Disampaikan di Seminar Nasional HUT ke-80 RI
Pernyataan itu Tito sampaikan dalam Seminar Nasional bertajuk Kemendagri Berbakti untuk Negeri yang digelar dalam rangka peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia dan Kemendagri. Acara berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.
“Baca Juga : Sri Mulyani soal PNS Tak Naik Gaji di 2026: APBN Diisi Prioritas”
Dukungan pada Program Perumahan Rakyat
Salah satu wujud nyata keterlibatan Kemendagri adalah dalam mendukung program penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dukungan tersebut diwujudkan melalui penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kementerian Pekerjaan Umum. SKB ini mengatur pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Peran dalam Program Makan Bergizi Gratis
Kemendagri juga berkontribusi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, Kemendagri memastikan program tersebut berjalan optimal dan tepat sasaran untuk mendukung peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
“Simak Juga : Prabowo Subianto Jadi Presiden Pertama Membacakan Teks Proklamasi”
Dukungan pada Transformasi Digital Pemerintahan
Selain itu, Kemendagri aktif dalam mewujudkan e-government atau pemerintahan berbasis digital. Dukungan ini diwujudkan melalui kerja Direktorat Jenderal Dukcapil, Ditjen Bina Keuangan Daerah, serta unit lainnya. Upaya ini bertujuan meningkatkan efisiensi layanan publik dan mendorong birokrasi modern yang transparan.
Upaya Kendalikan Inflasi dan Jaga Pertumbuhan Ekonomi
Kemendagri juga berperan penting dalam pengendalian inflasi daerah. Setiap minggu, kementerian ini menggelar rapat koordinasi bersama lembaga terkait dan pemerintah daerah. Bahkan, tim khusus sering diterjunkan ke wilayah dengan tingkat inflasi tinggi. Tito menekankan, stabilitas ekonomi nasional sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.
