Prabowo Setujui Rp42 Triliun untuk Pemulihan Bencana Sumatra

Fakta Sehari – Presiden Prabowo Subianto menyetujui penyediaan anggaran sekitar Rp42 triliun untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada 2027. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan persetujuan itu seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 9 November 2026. Menurut Tito, pemerintah menyiapkan dana tersebut untuk rehabilitasi dan rekonstruksi melalui kementerian serta lembaga pelaksana. Pekerjaannya mencakup perbaikan infrastruktur dan pemulihan kegiatan ekonomi warga. Bagi masyarakat terdampak, perkembangan ini akan terasa ketika jalan bisa kembali dilalui, sekolah kembali berfungsi, dan pasar dapat melayani pedagang serta pembeli. Karena itu, setelah persetujuan anggaran, perhatian beralih pada jadwal pelaksanaan proyek.

Dana 2027 Mencakup Rp9 Triliun yang Belum Tersalur

Pemerintah menghitung kebutuhan kementerian dan lembaga pada 2027 sekitar Rp33 triliun. Selain itu, terdapat sekitar Rp9 triliun dari anggaran 2026 yang belum tersalur. Tito menjelaskan bahwa waktu pelaksanaan pada tahun berjalan sudah terlalu pendek. Oleh karena itu, pemerintah berencana membawa alokasi tersebut ke 2027. Kedua komponen itulah yang membentuk angka sekitar Rp42 triliun. Rinciannya membantu menjelaskan mengapa dana yang akan disiapkan lebih besar daripada kebutuhan baru untuk tahun depan. Sementara itu, untuk pelaksanaan pada 2026, Tito menyebut pemerintah sudah menyalurkan Rp29,9 triliun kepada 33 kementerian dan lembaga. Jumlah itu berasal dari kebutuhan anggaran pusat yang diajukan sekitar Rp39,1 triliun.

Kementerian PU Menjadi Salah Satu Pelaksana Utama

Menurut Tito, anggaran akan masuk ke kementerian dan lembaga yang mengerjakan program pemulihan, terutama Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Pekerjaannya meliputi pembangunan dan perbaikan jalan, sekolah, rumah ibadah, serta pasar. Selain itu, pemerintah menyiapkan dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Berbagai pekerjaan ini saling berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, pasar yang kembali berfungsi akan lebih mudah didatangi jika jalan menuju lokasi juga sudah pulih. Begitu pula dengan sekolah yang memerlukan akses bagi siswa dan guru. Dari sudut pandang warga, manfaat pemulihan bergantung pada bagaimana tiap proyek membantu mereka kembali menjalankan kegiatan yang sebelumnya terganggu.

Lelang Dini Disiapkan agar Proyek Bisa Mulai Awal 2027

Tito meminta kepastian anggaran segera terbit agar kementerian dan lembaga dapat mengajukan kebutuhan kepada Kementerian Keuangan. Setelah memperoleh persetujuan tertulis, instansi pelaksana bisa memulai lelang dini. Dengan cara itu, sebagian tahapan pengadaan dapat berjalan sebelum penyaluran anggaran pada awal tahun. Tito berharap pekerjaan di lapangan bisa mulai pada Januari atau paling lambat Februari 2027. Namun, jadwal tersebut masih merupakan target. Waktu pelaksanaan setiap proyek akan mengikuti kesiapan pengadaan dan penyaluran dana. Dalam praktiknya, manfaat lelang dini terlihat jika pelaksana sudah siap bekerja ketika anggaran tersedia. Dengan begitu, waktu pada awal tahun dapat digunakan untuk memulai pekerjaan di lokasi.

Rencana Induk Mencakup 11.520 Kegiatan hingga 2028

Rencana induk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi mencakup 11.520 kegiatan sepanjang 2026–2028. Daftarnya meliputi perbaikan jalan, jembatan, sungai, sekolah, dan rumah. Selain itu, pemerintah memasukkan pemulihan sektor pertanian dan pertambakan. Program tersebut melibatkan 23 kementerian dan lembaga pelaksana utama serta 10 instansi pendukung. Skala kegiatan itu memberi konteks bagi alokasi 2027. Dalam satu daerah, pemulihan bisa mencakup akses jalan, bangunan yang rusak, dan sumber penghasilan warga. Misalnya, perbaikan jalan dapat membantu petani mengangkut hasil panen setelah lahan kembali berproduksi. Karena itu, urutan dan koordinasi pekerjaan ikut menentukan kapan manfaat dari beberapa proyek bisa dirasakan bersama.

Pemerintah Daerah Mendapat Dukungan Sekitar Rp12,34 Triliun

Selain menyalurkan anggaran melalui kementerian dan lembaga pusat, pemerintah memberikan dukungan sekitar Rp12,34 triliun kepada pemerintah daerah. Tito merinci dukungan itu mencakup Rp268 miliar melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) dan sekitar Rp10,65 triliun melalui tambahan Transfer ke Daerah (TKD). Ada pula tambahan TKD sekitar Rp1,4 triliun untuk kebutuhan belanja pegawai dan penanganan bencana. Penyaluran melalui pemerintah daerah memberi ruang bagi pelaksanaan pekerjaan sesuai kebutuhan setempat. Namun, dana yang tersedia baru memberi manfaat ketika daerah menggunakannya untuk kegiatan yang direncanakan. Karena itu, Tito menyoroti perbedaan realisasi penggunaan tambahan TKD di sejumlah kabupaten dan kota.

Penggunaan Tambahan Dana Berbeda Antardaerah

Di Sumatra Barat, realisasi penggunaan tambahan TKD tertinggi mencapai 54 persen, sedangkan ada daerah yang baru mencapai 5 persen. Sementara itu, di Sumatra Utara, Kabupaten Asahan mencapai 60 persen. Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Toba masih mencatat nol persen dalam data yang disampaikan. Perbedaan juga terlihat di Aceh. Kabupaten Pidie telah menggunakan 93 persen tambahan TKD, sementara Kabupaten Bireuen masih tercatat nol persen. Angka tersebut menggambarkan realisasi pada saat pelaporan. Namun, persentase saja belum menjelaskan hambatan yang dihadapi setiap daerah. Tito meminta pemerintah daerah memastikan dana digunakan untuk penanganan bencana sesuai peruntukannya. Dengan begitu, alokasi yang sudah tersedia dapat mendukung pekerjaan yang dibutuhkan warga.

Banjir dan Longsor Susulan Kembali Merusak Infrastruktur

Tito mencatat sedikitnya 41 kejadian bencana susulan sejak April hingga Oktober 2026. Kejadian itu tersebar di 13 kabupaten dan kota, dengan banjir serta tanah longsor sebagai peristiwa yang paling banyak disorot. Bahkan, beberapa infrastruktur yang sempat diperbaiki kembali rusak akibat banjir susulan. Kondisi ini dapat mengubah kebutuhan di lapangan ketika proyek lain sudah masuk rencana kerja. Misalnya, akses yang sempat pulih bisa kembali terputus dan memerlukan penanganan lebih cepat. Karena itu, pemerintah daerah perlu memperbarui informasi tentang kerusakan sebelum menentukan pekerjaan yang akan dimulai. Informasi tersebut membantu pelaksana menyesuaikan urutan proyek dengan kondisi terbaru di lokasi terdampak.