Fakta Sehari – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) baru-baru ini mengemukakan sejumlah tantangan fiskal yang mereka hadapi dalam menjalankan roda bisnis nasional. Dalam sebuah forum terbuka, Apindo menyoroti tekanan biaya, ketidakpastian regulasi, dan penegakan perpajakan yang dirasa kurang mendukung pertumbuhan usaha. Pihak Apindo menyatakan perlunya penyelarasan antara kebijakan fiskal dengan kebutuhan riil pelaku industri. Menurut mereka, langkah ini krusial demi menjaga daya saing dan keberlanjutan bisnis di tengah kondisi ekonomi global yang fluktuatif.
Salah satu sorotan utama dari Apindo adalah ketidakpastian dalam kebijakan fiskal yang sering berubah tanpa koordinasi antarlembaga. Hal ini menyulitkan pelaku usaha dalam membuat rencana jangka panjang. Selain itu, beban administratif yang tinggi akibat kewajiban pelaporan pajak dianggap menghambat efisiensi operasional perusahaan. Apindo juga mengkritik mekanisme pemeriksaan pajak yang dinilai terlalu represif dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan dunia usaha. Mereka menekankan pentingnya reformasi kebijakan yang lebih akomodatif terhadap sektor swasta.
“Baca Juga : Reaksi Publik Inggris Terkait Kesehatan Raja Charles III”
Menanggapi kritik tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan komitmen mereka untuk terus meningkatkan pelayanan dan transparansi. Menurut otoritas pajak, reformasi perpajakan yang sedang berlangsung telah mencakup digitalisasi sistem dan peningkatan kepastian hukum. Mereka juga menyatakan bahwa pemeriksaan pajak kini lebih berbasis risiko dan bukan semata-mata kuantitas. Dalam kesempatan yang sama, otoritas mengundang Apindo untuk terlibat lebih aktif dalam proses evaluasi kebijakan fiskal guna menciptakan sistem yang lebih seimbang dan responsif.
Salah satu langkah yang tengah dikaji oleh pemerintah adalah harmonisasi insentif fiskal untuk sektor-sektor strategis. Ini termasuk pengembangan industri manufaktur, ekonomi hijau, serta digitalisasi UMKM. Tujuannya agar kebijakan fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan potensi penerimaan negara. Apindo sendiri menyambut baik wacana ini namun tetap meminta agar insentif disalurkan secara tepat sasaran dan tidak menambah beban birokrasi. Keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan keberlangsungan bisnis menjadi titik temu yang sedang dijajaki bersama.
“Simak juga: Asal-Usul Ayam Cemani dan Kepercayaan Mistis di Baliknya”
Apindo dan otoritas pajak sepakat bahwa kolaborasi menjadi elemen penting untuk merespons tantangan fiskal ke depan. Forum dialog yang lebih terbuka dan inklusif dianggap perlu ditingkatkan agar suara dunia usaha tidak terabaikan. Pemerintah pun diharapkan lebih adaptif terhadap perubahan global dan regional yang memengaruhi dinamika bisnis nasional. Dengan begitu, sistem fiskal Indonesia bisa menjadi instrumen pembangunan yang progresif dan mendukung iklim investasi yang sehat.
