Nasdem Tunggu Putusan MKD Soal Sahroni dan Nafa Urbach

FaktaSehari – Dalam suasana politik yang penuh tekanan, Partai Nasdem memilih bersikap tenang dan tidak terburu-buru. Wakil Ketua Umum Saan Mustopa menegaskan bahwa fraksinya belum menyiapkan pengganti bagi dua kader yang dinonaktifkan, yaitu Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Ia menekankan, langkah apapun baru akan diambil setelah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memutuskan hasil sidang etik. “Belum ada pengganti, kita lihat dulu putusan MKD,” kata Saan di Jakarta, Jumat (25/10/2025). Sikap ini menunjukkan bahwa Nasdem ingin menjaga proses etik tetap berjalan sesuai mekanisme, tanpa intervensi politik atau tekanan publik.

Kepercayaan Nasdem terhadap Mekanisme Etik MKD

Saan menegaskan bahwa Fraksi Nasdem akan patuh pada mekanisme yang berlaku di MKD. Ia juga menyampaikan keyakinan bahwa lembaga etik DPR itu akan bekerja dengan adil dan transparan. “Kami percaya MKD akan menyelenggarakan sidang dengan prinsip keadilan,” ujarnya. Dalam pandangan saya, langkah ini adalah bentuk tanggung jawab politik. Nasdem tampak ingin menjaga kepercayaan publik sekaligus menunjukkan bahwa partai siap mengikuti aturan main, bahkan ketika anggotanya sedang diperiksa secara etik.

Sidang MKD: Ujian Etika dan Kepercayaan Publik

Sidang MKD kali ini menjadi sorotan besar karena menyangkut kredibilitas lembaga legislatif. Saan menjelaskan bahwa MKD akan menindaklanjuti aduan masyarakat dan memanggil pihak terkait. Proses ini diharapkan mampu menunjukkan komitmen DPR terhadap penegakan disiplin dan moral politik. Dari sudut pandang saya, sidang ini bukan hanya menentukan nasib individu, tetapi juga menjadi tolak ukur etika politik di parlemen. Bila dijalankan dengan adil, MKD dapat memulihkan sebagian kepercayaan publik yang selama ini menurun.

Dukungan Pimpinan DPR terhadap Sidang Terbuka MKD

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pimpinan DPR telah mengizinkan MKD untuk menggelar sidang etik terbuka di masa reses. Ia menjelaskan, sidang akan dimulai pada 29 Oktober 2025 dan diikuti oleh beberapa anggota dewan dari berbagai fraksi. Mereka antara lain Sahroni dan Nafa Urbach dari Nasdem, Adies Kadir dari Golkar, serta Uya Kuya dan Eko Patrio dari PAN. Menurut saya, langkah membuka sidang ke publik adalah bentuk transparansi yang patut diapresiasi, karena dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses etik di DPR.

“Simak Juga : Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Pastikan SLIK Bukan Masalah Utama Pembelian Rumah MBR”

Akar Masalah: Ucapan Kontroversial dan Dampaknya

Penonaktifan sejumlah anggota DPR bermula dari pernyataan publik yang menimbulkan reaksi keras. Isu yang paling disorot adalah komentar terkait kenaikan tunjangan perumahan anggota dewan yang dinilai tidak peka terhadap kondisi rakyat. Ucapan tersebut memicu gelombang protes besar di berbagai daerah pada akhir Agustus 2025. Dalam situasi itu, partai-partai politik, termasuk Nasdem, memilih menonaktifkan sementara anggotanya untuk meredam ketegangan dan menjaga citra lembaga legislatif. Menurut saya, langkah ini sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab moral agar opini publik tidak semakin negatif terhadap parlemen.

Politik Etika dan Tantangan Kredibilitas Partai

Keputusan Nasdem untuk menunggu putusan MKD adalah langkah politik yang bijak. Partai ini ingin menegaskan komitmen pada mekanisme hukum dan etika tanpa terburu-buru mengambil posisi. Namun, di sisi lain, publik tentu menunggu ketegasan partai dalam menegakkan disiplin internal. Ini menjadi ujian kredibilitas Nasdem di mata masyarakat. Dari analisis saya, langkah ini menunjukkan bahwa Nasdem berusaha menyeimbangkan dua hal penting: loyalitas terhadap kader dan tanggung jawab moral terhadap rakyat. Sikap ini bisa memperkuat citra partai sebagai institusi yang rasional dan terbuka terhadap kritik.