Harga Produk di Marketplace Mulai Naik Menjelang Penerapan

FaktaSehari – Menjelang pemberlakuan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui marketplace pada 1 Agustus 2026, sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mulai menyesuaikan strategi bisnis mereka. Salah satu langkah yang paling banyak dilakukan adalah menaikkan harga produk secara bertahap agar dapat mengimbangi tambahan biaya operasional dan kewajiban pajak. Kebijakan ini menjadi perhatian karena diperkirakan tidak hanya memengaruhi para penjual, tetapi juga berdampak langsung terhadap perilaku belanja konsumen di berbagai platform e-commerce. Oleh karena itu, masa transisi yang berlangsung sejak awal Juli dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk beradaptasi sebelum aturan berlaku penuh.

Pemerintah Siapkan Penerapan Pajak Marketplace

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menunjuk sejumlah marketplace besar sebagai pihak yang bertugas memungut PPh Pasal 22 dari pedagang online. Platform seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli mulai menjalankan masa transisi sejak 1 Juli 2026. Selama periode tersebut, perusahaan e-commerce melakukan sosialisasi kepada para penjual sekaligus menyempurnakan sistem agar proses pemungutan pajak dapat berjalan lebih efektif ketika kebijakan resmi diberlakukan pada 1 Agustus 2026.

Pelaku UMKM Mulai Menyesuaikan Harga Produk

Seiring mendekatnya waktu penerapan kebijakan, banyak pelaku UMKM mulai meninjau kembali struktur harga produk mereka. Penyesuaian harga dilakukan secara bertahap agar pelanggan tidak merasa terbebani dengan kenaikan yang terlalu besar. Selain itu, strategi tersebut dinilai lebih efektif dalam menjaga daya saing toko di tengah persaingan yang semakin ketat di marketplace. Dengan cara ini, pelaku usaha berharap dapat tetap mempertahankan pelanggan tanpa mengorbankan keuntungan usaha.

Biaya Berjualan di Marketplace Terus Meningkat

Bagi sebagian pedagang, kenaikan harga bukan hanya dipengaruhi oleh pajak baru. Berbagai biaya layanan marketplace yang telah diberlakukan sebelumnya juga ikut meningkatkan beban operasional. Mulai dari biaya administrasi, biaya layanan, hingga potongan transaksi membuat margin keuntungan menjadi semakin kecil. Oleh sebab itu, sebagian pelaku usaha menganggap penyesuaian harga sebagai langkah yang sulit dihindari agar bisnis tetap berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

Sebagian Penjual Menilai Pajak Masih Wajar

Di sisi lain, tidak semua pelaku usaha memandang kebijakan tersebut secara negatif. Setelah melakukan perhitungan, beberapa penjual menilai besaran pajak yang dikenakan masih tergolong wajar jika dibandingkan dengan omzet dan keuntungan yang diperoleh. Karena itu, mereka memilih melakukan penyesuaian harga secara perlahan daripada menaikkan harga secara drastis. Pendekatan tersebut dianggap mampu menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap aturan dan kepuasan pelanggan.

Strategi Berbeda di Setiap Marketplace

Menariknya, beberapa pelaku usaha menerapkan strategi yang berbeda pada masing-masing marketplace. Penyesuaian harga dilakukan terutama pada platform dengan penjualan yang lebih tinggi, sedangkan toko dengan omzet yang masih rendah memilih mempertahankan harga lama. Langkah tersebut dilakukan karena setiap marketplace memiliki karakteristik pasar, jumlah pelanggan, dan tingkat persaingan yang berbeda. Dengan demikian, penjual dapat menyesuaikan kebijakan harga sesuai kondisi bisnis masing-masing.

Konsumen Diperkirakan Ikut Merasakan Dampaknya

Pemberlakuan pajak marketplace juga diperkirakan akan memengaruhi konsumen. Apabila semakin banyak penjual menaikkan harga produk, pembeli kemungkinan harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memperoleh barang yang sama. Akibatnya, sebagian konsumen mulai mempertimbangkan kembali prioritas belanja mereka. Selain menjadi lebih selektif, banyak pembeli diperkirakan akan lebih sering membandingkan harga antarplatform sebelum memutuskan melakukan transaksi.

Masa Transisi Dimanfaatkan untuk Adaptasi

Selama masa transisi yang berlangsung sejak awal Juli hingga akhir bulan, marketplace terus melakukan edukasi kepada para penjual mengenai mekanisme pemungutan pajak. Selain itu, berbagai penyesuaian sistem juga dilakukan agar proses administrasi berjalan lebih lancar ketika aturan mulai diterapkan secara penuh. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi potensi kendala teknis sekaligus membantu pelaku usaha memahami kewajiban perpajakan mereka secara lebih baik.

Kebijakan Pajak Diperkirakan Mengubah Ekosistem E-Commerce

Penerapan PPh Pasal 22 melalui marketplace diperkirakan akan membawa perubahan pada ekosistem perdagangan digital di Indonesia. Di satu sisi, kebijakan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan perpajakan dan menciptakan sistem yang lebih tertata. Namun, di sisi lain, pelaku usaha harus beradaptasi dengan struktur biaya yang baru. Keberhasilan implementasi kebijakan ini nantinya akan sangat bergantung pada kesiapan marketplace, kemampuan pelaku usaha menyesuaikan strategi bisnis, serta respons konsumen terhadap perubahan harga yang mulai terlihat di berbagai platform belanja daring.