Desakan Hentikan Sementara Program Makan Bergizi Gratis Usai Maraknya Kasus Keracunan
FaktaSehari – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah rentetan kasus keracunan massal terjadi di sejumlah daerah. Terbaru, Kabupaten Bandung Barat menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) akibat ratusan siswa mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu MBG.
Menurut laporan Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, hingga Senin (22/9/2025) tercatat 364 siswa mulai dari PAUD hingga SMA/SMK terdampak. Kondisi ini menambah panjang daftar kasus serupa yang sudah terjadi sejak awal program digulirkan.
“Baca Juga : Gaya Hidup Digital Tingkatkan Risiko Nyeri Leher, Dokter Ungkap Penyebabnya”
Ribuan Kasus di Tiga Wilayah
Data dari Badan Gizi Nasional (BGN), selaku pelaksana program, menunjukkan adanya 4.711 kasus keracunan yang tersebar di tiga wilayah besar. Rinciannya, 1.281 kasus di Wilayah I, 2.606 kasus di Wilayah II, dan 824 kasus di Wilayah III.
Angka ini menimbulkan kekhawatiran luas mengenai keamanan distribusi makanan MBG serta efektivitas mekanisme pengawasannya.
Tuntutan Moratorium dan Evaluasi Menyeluruh
Sejumlah lembaga masyarakat sipil, peneliti, hingga organisasi pendidikan mendesak agar pemerintah menghentikan sementara program MBG.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI, peneliti dari Monash University, Grace Wangge, menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap MBG semakin terkikis akibat kasus berulang.
“Pemerintah perlu legawa melakukan moratorium. Ini sudah berjalan sembilan bulan, berapa lama lagi kita akan menunda evaluasi menyeluruh?” ujar Grace.
Ia menilai, penghentian sementara harus diikuti dengan audit total terhadap sistem MBG, mulai dari pengadaan, distribusi, hingga pengawasan kualitas makanan.
Suara dari Aktivis Pendidikan
Dalam forum yang sama, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) juga menyerukan hal serupa. Ari Hadianto, Koordinator Program dan Advokasi JPPI, meminta DPR menyampaikan rekomendasi penghentian program MBG langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Keselamatan anak harus lebih diutamakan daripada ambisi politik atau target program. Jangan sampai anak-anak dijadikan korban dari sistem yang belum siap,” tegas Ari.
JPPI menilai kasus ini bukan hanya soal teknis penyajian makanan, tetapi juga masalah tata kelola di Badan Gizi Nasional yang harus segera dibenahi.
“Simak Juga : Cara Menolak Otomatis Panggilan dari Nomor Tak Dikenal di HP Android”
Keselamatan Anak Jadi Prioritas
Desakan moratorium MBG terus menguat. Banyak pihak menilai, program yang seharusnya bermanfaat bagi gizi anak bangsa justru menimbulkan risiko kesehatan serius.
Kini, publik menunggu langkah tegas pemerintah: apakah akan mendengar suara masyarakat untuk menghentikan sementara program ini demi evaluasi, atau tetap melanjutkan dengan risiko yang ada.
